Jakarta -- Partai Nasdem bersama seratus advokat telah mengirim somasi kepada Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA setelah merilis hasil survei elektabilitas calon presiden sepekan lalu. Kontroversi muncul karena menunjukkan Anies Baswedan hanya memiliki 5 persen elektabilitas di Sumatera Utara, sementara Ganjar Pranowo mencapai 65 persen dan Prabowo Subianto 30 persen.
Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPW Partai NasDem Sumatera Utara menyampaikan keberatannya terhadap hasil survei tersebut. Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar ST, menegaskan bahwa elektabilitas Anies Baswedan sebesar 5 persen dianggap tidak masuk akal. Mereka mempertanyakan penerapan dan metodologi survei, termasuk sebaran responden, jumlah sampel, dan sumber dana survei yang dianggap penting untuk diungkap.
Iskandar mengungkapkan kejanggalan bahwa dalam enam bulan, elektabilitas Anies turun hingga 28 persen dari survei sebelumnya pada Maret 2023. Ia juga mempertanyakan sebaran responden di Sumut, khususnya di wilayah basis pendukung Anies yang mencakup 20 kabupaten atau kota.
LSI Denny JA, melalui peneliti mereka, Adjie Alfaraby, merespons somasi dari Partai Nasdem sebagai berlebihan. Adjie menyatakan bahwa survei yang dilakukan di Sumatera Utara merupakan hasil breakdown dari survei nasional dengan melibatkan 1.200 responden. Menurutnya, dukungan ke Anies di wilayah Sumut masih lemah.
Pertentangan antara hasil survei dan pandangan Partai Nasdem menciptakan ketegangan terkait validitas survei dan menimbulkan desakan untuk investigasi terkait sumber dana lembaga survei.