Denpasar, jalan-jalanbali - Pengamat politik dan kebijakan publik, Jro Gde Sudibya, mengkritik permintaan Ketua DPRD Bali, Adi Wiryatama, kepada PJ Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, untuk melanjutkan proyek-proyek peninggalan mantan Gubernur Bali, Wayan Koster, yang banyak terancam mangkrak.
Menurut Sudibya, seharusnya PJ Gubernur menanyakan kepada Ketua DPRD Bali mengapa mereka menyetujui proyek-proyek tersebut secara aklamasi di masa pemerintahan Koster yang sekarang mengalami kendala.
Sudibya mencatat proyek-proyek seperti jalan tol Gilimanuk – Mengwi, PKB Klungkung, Tower Turyapada Sukasada (Buleleng), dan kegagalan proyek Besakih. Ia menyoroti kekosongan kios untuk pedagang dalam proyek Besakih yang menjadi penyebab kegagalan.
Pengamat ini menekankan pentingnya transparansi anggaran yang disetujui oleh Anggota DPRD Bali pada masa pemerintahan Koster. Sudibya menegaskan bahwa tanggung jawab moral dan politik harus dijelaskan secara terbuka melalui media yang berintegritas.
"Ketua DPRD Bali seharusnya menjelaskan ke publik nalar kebijakan menyetujui proyek-proyek tersebut dari sisi kebijakan pembangunan yang sehat," ujar Sudibya. Ia menambahkan bahwa hal tersebut mencakup ketersediaan dana, manfaat ekonomi bagi masyarakat, efisiensi, efektivitas proyek, dan pertanggungjawaban jika proyek gagal.
Sudibya juga mengajukan pertanyaan terkait "bonus" dana hibah Rp.1 M per orang per tahun kepada anggota DPRD Bali, menyebut jumlahnya yang sangat besar di tengah pertumbuhan warga miskin. Ia menekankan bahwa anggota DPRD Bali seharusnya berusaha yang terbaik untuk rakyat dan tidak terkesan melindungi kepentingan pribadi.[]