Denpasar, Senin (25/9/2023) - Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, menegaskan bahwa pungutan yang akan dikenakan kepada wisatawan asing yang rencananya mulai berlaku tahun depan akan digunakan dengan fokus pada dua hal penting, yaitu penanganan sampah dan pelestarian budaya. Pernyataan ini disampaikannya saat menerima kunjungan Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ni Wayan Giri Adnyani, di Kantor Gubernur Bali.
Mahendra Jaya menjelaskan bahwa penanganan sampah akan menjadi salah satu fokus utama penggunaan dana yang dihasilkan dari pungutan wisatawan asing. Wisatawan asing yang datang ke Bali selama liburan mereka menghasilkan sampah yang harus dikelola dengan baik, agar tidak hanya menjaga keindahan lingkungan, tetapi juga kenyamanan berwisata. Kerusakan lingkungan yang tidak tertangani dengan baik dapat berdampak negatif pada pengalaman berwisata.
Pelestarian budaya juga menjadi prioritas, karena kebudayaan Bali adalah salah satu aset utama pariwisata di pulau ini. Mahendra Jaya mengatakan bahwa dengan penanganan sampah yang lebih baik dan upaya pelestarian budaya yang kuat, Bali akan dapat mempertahankan daya tariknya sebagai destinasi pariwisata dunia dan memastikan keberlanjutan lingkungan dan budayanya.
“Pungutan wisatawan asing ini sudah memiliki payung hukum berupa Pergub serta Perda dan akan mulai diterapkan pada tahun 2024,” tegas Mahendra Jaya.
Dalam audiensi tersebut, Mahendra juga meminta dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dalam upaya mendorong perkembangan industri kreatif di Bali. Dia menginginkan bantuan dalam pemasaran, pengemasan, dan peningkatan kualitas produk industri kreatif sehingga industri ini dapat lebih berkembang dan bersaing di pasar internasional.
Menyikapi pemberlakuan pungutan wisatawan asing, Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI menyatakan kesiapannya untuk membantu dan berkolaborasi dalam mensosialisasikan pungutan ini kepada wisatawan asing. Dia menekankan pentingnya sosialisasi yang dini, berkelanjutan, dan transparan agar wisatawan tidak terkejut. Dengan demikian, perlu dibuat narasi yang tepat, prosedur yang jelas, dan penggunaan dana yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pihak Kementerian juga sangat mendukung penggunaan dana pungutan wisatawan asing yang difokuskan pada penanganan sampah, karena ini akan menciptakan destinasi wisata yang nyaman dan berkelanjutan.***