Denpasar, Jumat (22/9/2023) - Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jendral (Purn) Moeldoko, bersama-sama dengan Pelaksana Jabatan (Pj.) Gubernur Bali, Irjen Pol. Sang Made Mahendra Jaya, dan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, melakukan kunjungan penting ke Pelabuhan Laut Sanur di Kota Denpasar. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan kelancaran operasional pelabuhan serta menangani isu-isu sentral yang berkaitan dengan pengelolaannya.
Salah satu tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk memastikan bahwa manfaat dari Pelabuhan Sanur dapat dirasakan secara langsung oleh Pemerintah Kota Denpasar dan masyarakat setempat. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Denpasar, melalui Dinas Perhubungan, berharap agar pengelolaan pelabuhan ini dapat diserahkan ke tangan mereka setelah masa pemeliharaan berakhir.
I Ketut Sriawan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, menjelaskan bahwa saat ini terdapat tiga isu utama dalam pengelolaan Pelabuhan Sanur, yaitu kemacetan lalu lintas, masalah parkir, dan ruang tunggu, serta pengelolaan pelabuhan yang masih berada di bawah Pemerintah Pusat.
"Kami berharap setelah masa pemeliharaan selesai, pengelolaan Pelabuhan Sanur ini dapat diserahkan kepada Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran," ujarnya.
Sriawan menjelaskan bahwa permohonan penyerahan pengelolaan pelabuhan ini bukan tanpa dasar. Hal ini sesuai dengan peraturan yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Kota Denpasar seharusnya yang mengelola pelabuhan tersebut. Pelabuhan Sanur, menurutnya, masih berstatus sebagai pelabuhan laut pengumpan lokal berdasarkan RIPN Sanur, Perda RTRW Kota Denpasar, dan Provinsi Bali.
Untuk mendukung pembangunan Pelabuhan Sanur, Pemerintah Kota Denpasar telah menyerahkan aset berupa tanah seluas kurang lebih 74 are. Namun, pengelolaannya harus sesuai dengan amanat undang-undang terkait pembagian kewenangan pengelolaan pelabuhan.
Kepala Staf Kepresidenan RI, Jendral (Purn) Moeldoko, menekankan pentingnya kerja sama antara pusat dan daerah dalam pengelolaan pelabuhan ini. Ia menyebutkan bahwa pemerintah pusat sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan, dan KSOP atas pembangunan Pelabuhan Sanur, yang merupakan salah satu dari 61 proyek strategis nasional yang telah selesai.
Moeldoko juga mengungkapkan niatnya untuk mengadakan rapat dengan Kementerian Perhubungan guna mencari solusi terhadap sejumlah persoalan yang dihadapi oleh Pelabuhan Sanur, seperti masalah kemacetan, lingkungan, dan pengelolaan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah dalam mengelola pelabuhan tersebut untuk mendukung kemajuan daerah dan meningkatkan kemanfaatan pelabuhan bagi masyarakat.
Kunjungan ini diharapkan akan membawa perubahan positif dalam pengelolaan Pelabuhan Laut Sanur dan meningkatkan manfaatnya bagi warga Denpasar serta wisatawan yang datang ke daerah ini.***